MISI BESAR KAMI

5 Juni 2017, Posted by idus

Kesejahteraan adalah tujuan utama dari seluruh upaya pembangunan yang dilaksanakan suatu bangsa  untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan  masyarakat, bangsa dan negara termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur atau dilihat dari adanya kebijakan pemerintah di tingkat pusat, akan tetapi diperlukan dukungan  kebijakan setiap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional ini adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, Misalnya, meningkatnya akses dan partisipasi di bidang pendidikan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, akses dan layanan kesehatan bagi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam bidang hukum dan HAM, sehingga dalam pelaksanaannya mampu menurunkan angka kriminalitas dan mewujudkan penegakkan HAM, serta praktik demokrasi yang sehat hingga di kalangan grassroot. Kondisi demikian ini akan menciptakan stabilitas sosial dan politik, sehingga berdampak pada stabilisasi berbangsa dan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya gambaran tolok ukur keberhasilan pembangunan di atas masih jauh dari harapan, khususnya terkait dengan  pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) No 9/2000 tentang  Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam INPRES tersebut, didefinisikan bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dengan menggunakan dasar INPRES ini setiap lembaga dan satuan kerja dari tingkat pusat sampai daerah mampu membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional yang responsif gender.

INPRES No. 9/2000 diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. PERMENDAGRI ini sebagai landasan operasional pelaksanaan pengarusutamaan gender pada

Katalog Jurnal PSGA